Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan di Kabupaten Gianyar, Bali pada Selasa (31/10) menuai kontroversi dikalangan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Baliho tersebut dicopot oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan alasan pemberian atribut partai pada ruang publik.
Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun, menanggapi tindakan tersebut saat ditemui oleh awak media di Gedung DPR, Senayan. Ia menekankan bahwa Bali dianggap sebagai kandang banteng oleh PDIP. “Di Bali, kita tahu betul bahwa Bali merupakan sarang banteng, kandangnya banteng. Tindakan seperti ini seharusnya segera diinvestigasi secara menyeluruh,” ungkap Komarudin.
Komarudin melihat tindakan Satpol PP Bali tersebut sebagai upaya provokasi dan memperingatkan agar kandang PDIP tidak diganggu. “Saya melihat tindakan ini sebagai upaya provokasi. Sangat disayangkan jika kandang PDIP diperlakukan dengan tidak hormat,” jelas anggota Komisi II DPR.
Menurut Komarudin, banteng yang merupakan simbol PDIP, tidak boleh diganggu. Banteng ketika terusik dapat bersikap brutal dan memberikan peringatan bagi siapapun yang ingin mengganggunya. Ia juga berharap agar pelaksanaan Pilpres 2024 dapat berjalan lancar tanpa adanya campur tangan kelompok tertentu yang dapat mengganggu jalannya pemilihan.
Namun, Nyoman Rai Dharmadi, Kasatpol PP Bali menjelaskan bahwa tindakan pencopotan baliho tersebut bukan hanya terkait dengan atribut PDIP dan Ganjar-Mahfud. “Sesuai perintah Pj Gubernur, saya diminta untuk mencabut atribut parpol di area acara,” ungkap Nyoman Rai.
“Bagi saya, tindakan ini tidak terkait dengan bendera PDIP, Ganjar-Mahfud, atau atribut tertentu,” tambahnya.
Respons PDIP terhadap pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali dan kunjungan Jokowi adalah pentingnya menghormati keberadaan partai politik dan menjaga proses politik tanpa gangguan demi kelancaran pemilihan di masa mendatang.
Diharapkan bahwa tindakan pencopotan baliho oleh oknum Satpol PP tersebut tidak menjadi halangan dalam mengemban kepentingan partai politik dan pemilihan sosok pemimpin yang baik bagi Indonesia di masa depan.
