BANDUNG BARAT – Program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan oleh pemerintah bertujuan untuk peningkatan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Sayangnya, pada kenyataannya program tersebut sering dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti yang terjadi di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandung Barat.
SMK Negeri 1 Cipendeuy adalah salah satu sekolah kejuruan yang mendapat alokasi dana untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) pada Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO). Anggaran sebesar Rp1.445.320.000,- diduga tidak digunakan secara transparan dan malah digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi oknum-oknum yang terlibat dalam proyek tersebut.
Dugaan tersebut berdasarkan beberapa sumber dan narasumber terkait proyek pembangunan RPS TKRO di SMK Negeri 1 Cipendeuy. Narasumber yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa proyek tersebut tidak pernah dilakukan dengan transparan. Tidak ada informasi mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan dan dikembangkan dalam proyek tersebut.
Selain itu, indikasi dugaan korupsi semakin kuat karena penggunaan tiga subkontraktor berbeda dalam proyek tersebut. Meski demikian, para subkontraktor tidak dibekali oleh Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga tidak mengetahui secara pasti bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan RPS TKRO tersebut.
Tim investigasi telah mencoba menyelidiki kebenaran dari dugaan kasus korupsi yang terjadi dengan melihat langsung ke lokasi pembangunan di SMK Negeri 1 Cipendeuy. Namun, yang ditemukan malah keadaan yang semakin menyesakan hati. Tidak ada papan proyek pengumuman yang menunjukkan informasi apapun mengenai proyek tersebut. Padahal, meskipun pembangunan belum selesai, namun dalam sebuah proyek kontruksi, papan proyek dapat menjadi bukti yang akurat mengenai proyek tersebut.
Salah satu penanggung jawab pekerjaan juga mengaku tidak mengetahui besaran anggaran proyek pembangunan RPS TKRO tersebut. Dia mengatakan bahwa kepala sekolah mengetahui detal proyek, namun pernyataannya tidak dapat diverifikasi karena kepala sekolah dan komite sekolah sepertinya tidak mengizinkan pihak media untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
koranpedulirakyat.com mengecam praktek-praktek korupsi yang mengambil kesempatan dari program-program pembangunan pendidikan. Media ini memohon kepada otoritas yang berwenang untuk menginvestigasi mutlak mengenai penggunaan dana publik untuk proyek tersebut. Kita semua perlu memastikan bahwa program-program pembangunan pendidikan berjalan secara transparan, objektif, dan dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan sektor pendidikan di Indonesia.
