Akerina : Musrembang RKPD Adalah Momentum Kita

KPR.COM,SBB –Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat , Timotius Akerina SE, M. Si buka dengan resmi Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten SBB Tahun 2022.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) SBB Tahun 2023, Kegiatan ini berlangsung di Kantor Bupati SBB tepat Lantai III Kamis (14/4/22), yang diikuti sejumlah OPD, serta undangan lainnya.

Pada sambutannya, Bupati mengucapkan terimakasih kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri, Dr. Drs, Agus Fatoni, M. Si yang turut hadir bersama melalui Zoom Meeting/Virtual dalam rangka penguatan Musrembang (RKPD) SBB.

Hal senada juga dikatakan Akerina kepada yang mewakili Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Siti Nurbaya Laitupa, ST. MT sekaligus ucapan selamat datang di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa ini. Ulas Akerina

Dikatakannya lagi, Musrembang (RKPD) , adalah momentum strategis bagi kita semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam menyiapkan rencana kerja yang dimaksud.

Lanjutnya, sebagaimana Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun (RKPD) , yang berfungsi sebagai Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 Tahun.

Sementara itu, Beberapa capaian indikator pembangunan serta keberhasilan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di SBB sendiri yakni:
– Dari sisi pengelolaan keuangan daerah SBB keluar dari Opini Disclamer ke, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), – Dari sisi pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian survei kepatuhan pelayanan publik dari Ombusdmen RI perwakilan Maluku, SBB telah keluar dari Zona Kuning ke Zona Hijau bahkan masih banyak lagi. Ujarnya

Untuk diketahui, Tema rencana kerja pemerintah daerah SBB Tahun 2023 adalah ” Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi dan daya saing sumber daya Manusia

BACA JUGA  Wagub Orno Inspektur Upacara Di Hari Amal Bakti Kemenag ke-76

Tema ini juga kemudian sijabarkan menjadi Enam bagian diantaranya yaitu, Percepatan infrastruktur kewilayahan, Percepatan penanggulangan kemiskinan, Peningkatan kualitas daya saing SDM, Peningkatan Nilai tambah Produk Unggulan, penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan, dan Tata kelola pemerintahan dan kondusif. Tutur Akerina

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *