DPRD Beltim Gelar RDP, Humas PT SWP Sebut  Sudah Buka 4300 ha Plasma Sawit

banner 468x60

KPR.COM, Belitung Timur – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Belitung Timur (Beltim)  menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Perkebunan Sawit PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) yang digelar DPRD Kabupaten Beltim di Gedung DPRD Beltim, Senin (29/11/2021), APDESI Beltim mewakili 11 Desa terdampak menginginkan kewajiban 20 persen plasma PT SWP di penuhi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Beltim menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama APDESI dengan PT SWP yang dihadiri juga dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Beltim, RDP ini membahas berkenaan 11 Desa terdampak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Steelindo Wahana Perkasa.

Ketua DPRD Kabupaten Beltim Fezzi Uktolseja S.E, M.M seusai RDP kepada Wartawan mengatakan RDP ini di gelar atas permintaan APDESI Kabupaten Beltim untuk melakukan pertemuan dengan pihak PT Steelindo Wahana Perkasa terkait 11 Desa terdampak langsung dengan Perusahaan.

“Kita ini kan dapat surat dari desa-desa, dari asosiasi mereka mengirimkan surat minta agar ada presentasi dengan perusahaan terkait dengan HGU SWP,”kata Fezzi Uktolseja.

Fezzi Uktolseja mengatakan, di RDP ini 11 Desa terdampak menginginkan untuk plasma 20 persen agar di penuhi di desa desa terdampak, sementara ini pihak SWP sudah memverifikasi 1800 ha plasma yang dibangun pihak Perusahaan dari 3600 ha yang wajib dibangun sebagai plasma PT SWP, dan pihak perusahaan saat ini sudah membuka 4300 ha di Kabupaten Beltim.

“Memang sekarang sedang berjalan, tadi kita dengar bahwa yang sudah clear 1800, tapi dari 1800 itu  ternyata contohnya di Desa Buding tadi, Buding itu harusnya dapat 800 hektar ternyata cuman 100 ha, nah memang di Peraturan itu memungkinkan untuk membangun plasma yang masih dalam satu Kabupaten (Beltim) bukan di luar,” bebernya.

BACA JUGA  Patroli Satgas Laporkan Sungai Cipamokolan Tidak Tercemar Limbah

Tetapi, lanjut Fezzi, kita minta daerah agar mengawal ini, kita juga jangan sampai menghambat investasi, tetapi juga jangan sampai hak-hak desa tidak diberikan.

Sementara itu, Humas SWP Bambang menyebutkan, 1800 ha plasma sawit  sudah dibangun oleh PT SWP di Desa Desa terdampak, namun pihak Desa Desa terdampak mengatakan itu belum cukup 20%

“Jadi kekurangannya itu mau diambil dari mana,  kalau menurut versi perusahaan kita sudah cukup, kita sudah bangun 4300 ha, cuman yang terverifikasi baru 1800 ha, yang 1800 belum, sehingga penyelesaiannya  seperti apa yang belum selesai inilah mau kita kemanakan, mau kita apa kan,”ucapnya..

Selanjutnya Bambang menyebutkan, pihak perusahaan sudah menjalankan sesuai dengan Undang-Undang yang mewajibkan 20 persen

“Menurut pendapat saya, itu kita sudah benar, mungkin itu pendapat kami, kami sudah sesuai Undang-Undang,”tandasnya.

(Nining)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *