LSM PMPRI Angkat Bicara Mengenai Perbup Pilkades Kabupaten Bandung Barat No. 10 Tahun 2021 

banner 468x60

Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPP LSM PMPRI) Angkat Bicara Mengenai Perbup Pilkades Kabupaten Bandung Barat No. 10 Tahun 2021

Beberapa Waktu lalu Bandung Barat sempat Heboh dengan adanya Ketidak Puasan atas keputusan yang terjadi dalam Rangkaian Pilkades di Bandung Barat .

Tepatnya pada Pemilihan Kepala Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat yang mana terdapat Perselisihan antara PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) dengan salah satu Bakal Calon Kepala Desa yang gugur secara Administrasi yaitu saudara Deris Taufik Hadian.

Menurut Keterangan yang di dapatkan Oleh DPP LSM PMPR-I bahwa terdapat suatu permasalahan dalam rangkaian Pilkades di Desa Ciptagumati Kecamatan Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat diantaranya yaitu Calon atas nama Deris Taufik Hadian tidak memiliki Pengalaman bekerja di LKD Desa sehingga tidak layak masuk dalam Nominasi Menjadi Calon Kepala Desa Ciptagumati.

Menurut Ketua PPKD Desa Ciptagumati Yuki Abdurahman, proses Pilkades yang dijalankan sudah sesuai dengan Perbup No.10 Tahun 2021 intinya seperti itu.

Dalam Hal ini Ketua Umum DPP LSM PMPR-I Rohimat Joker bersama Sekretaris Jenderalnya yaitu Anggi Dermawan M.Pd menyoroti Kejadian dalam rangkaian Pilkades di Desa Ciptagumati tersebut.

Kang Joker menyampaikan bahwa Keputusan Usia minimal 28 Tahun untuk batas minimal Calon Kepala Desa itu dasarnya dari mana? UUD DESA kah atau PP atau Peraturan Menteri? Karna yang Joker tahu sampai Saat ini bahwa usia minimal calon kepala Desa itu 25 Tahun sesuai yang tercantum dalam UUD Desa No 16 Tahun 2014 .

Kemudian, senada dengan Joker, Anggi Dermawan juga menambahkan, “Mengenai syarat pencalonan itu salah satunya harus berpengalaman kerja di LKD seperti yang tertuang dalam Perbup Kabupaten Bandung Barat No.10 Tahun 2021,” ucapnya.

BACA JUGA  DPRD Malteng Mengutuk, Aksi Bom Gereja Katedral Makassar

Anggi menanyakan, “Pertama, aturan mempunyai pengalaman bekerja bagi CAKADES (Calon Kepala Desa) itu Konsiderannya mengambil dari mana sehingga Perbub menyatakan seperti itu ?” Kata Anggi.

“Kemudian, untuk persyaratan mempunyai pengalaman bekerja di LKD itu memang untuk Semua calon kepala Desa? Dalam Hal ini DPRD Komisi 1 Kabupaten Bandung Barat saya rasa harus lebih jeli dalam menganalisis kasus semacam ini Pungkasnya,” timpalnya.

Ketum PMPRI kembali menambahkan, “Bahwa kejadian semacam ini merupakan miskomunikasi yang sangat fatal, artinya kesiapan Panitia di tingkat Kabupaten Bandung Barat belum siap seutuhnya sehingga menyebabkan Polemik di tingkat Desa. Kedepannya, Kita akan berusaha mengungkap siapa Mafia Pilkades dibalik kejadian ini semua,” pungkasnya.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *