PMPRI Tolak Pilkades Jika Negeri Adat SBB Tidak Segera di Akui

KPR.COM, Ambon-Untuk menghindari gelombang demo, yang muncul besar besaran karena luapan rasa jenuh masyarakat adat saka mese nusa, bupati seram bagian barat, Timotius Akerina di minta segera mengesahkan peraturan daerah penetapan negeri adat di kabupaten seram bagian barat.

Pasalnya berdasarkan keluhan masyarakat adat, mereka harus mengetahui kejelasan negeri mereka terlebih dahulu sehingga jika di lakukan program pemerintah, atau pilkades negeri adat mereka tidak di seret-serer sebab sangat jelas negeri adat memiliki tradisi yang sudah cukup lengkap dan cukup negara hadir lewat instrumenya di daerah segera menjaga dan melindungi hak adat mereka.

Menurut masyarakat adat, mereka sangat mendukung segala program pemerintah dari pusat sampai daerah namun untuk melindungi hak-hak tradisional mereka harus di akui secara jelas dan sudah baku baru terserah pemda jalankan agenda pilkades serentak. Hal tersebut di sampaikan pada media ini’ Selasa, (28/09/21).

Ketua DPD Maluku, Erpan Tella, S.Sos mengatakan” ada benarnya juga jika masyarakat adat meminta kejelasan status negeri mereka dari pemda SBB, sebelum pilkades di laksanakan. Sebab dengan dasar hukum yang jelas berupa produk perda yang sudah sah, atupun pengakuan resmi tertulis lainya akan menjadi legitimasi hukum pengakuan negara lewat perpanjangan tangan pemerintah pusat, (Pempus) di daerah adalah satu bentuk keharusan yang suda di amanahkan oleh undang-undang.” Ujarnya.

” Bupati SBB jangan terkesan acuh terhadap masalah yang menurut saya sangat mengurangi nilai-nilai Adat ini. Menjalankan pilkades diatas Negeri yang memiliki tatacara pemerintahan secara tradisi adat itu menurut saya, samahalya dengan berusaha merusak tradisi adat yang sudah di warisi oleh para leluhur negeri adat. Jika Bupati SBB yang terhormat, Timutius Akerina adalah bagian dari anak adat seharusnya paham apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat.” Beber Tella.

BACA JUGA  HMI Ambon Serahkan Hewan Qurban

” Bukan saja itu, meskupun Bupati SBB bukan bagian dari anak adat saka mese nusa, tetapi bapak selaku kepala daerah harus fahami bahwa memiliki tugas untuk itu selaku kepala daerah. Sebab menjadi satu keharusan untuk segera mengakui dan meng hormati hak-hak tradisional masyarakat adat sesuai perintah undang undang yang berlaku di negara ini sesuai “.

Tella menegaskan ” Pemda SBB seharusnya segera mengesahkan perda penetapan negeri-negeri adat sebelum perencanaan pemilihan kepala desa, agar tidak terjadi kekeliruan presepsi di masyarakat yang bermuara pada kesenjangan sosial. Sebagai solusi cantik untuk daerah, Bupati SBB segera mengesahkan Perda penetapan negeri-negeri adat sebelum di adakan pemilihan kepala desa. Agar tidak terjadi protes besar besaran oleh masyarakat adat SBB.” Sebutnya.

Ketua PMPRI Maluku, yang juga merupakan pemuda kelahiran SBB ini menegaskan” Kami akan bersama sama masyarakat adat SBB melakukan penolakan pemilihan kepala desa di SBB jika Bupati SBB dan DPRD tidak segera mengesahkan peraturan daerah penetapan negeri di SBB. Sebab jika di jalankan pilkades namun belum di sahkan perda penetapan negeri adat itu sama halnya dengan daerah tidak mengakui adanya negeri-negeri adat di SBB.” Tutup Tella.

(Bon/Red)

Koran Peduli Rakyat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.