Mananue : Sanahu Ada Raja Adat, Bupati SBB di Minta Hentikan PJ

  • Whatsapp

 

KPR.COM, Seram Bagian Barat- Negeri Sanahu telah memiliki Raja Negeri suda sejak tajun 2017 lalu dan di kukuhkan dengan tradisi adat yang suda di jalankan secara turun temurun hingga saat ini. Namun sayangnya hak tradisional itu seakan tidak di hargai oleh daerah dengan julukan ‘Saka Mese Nusa’ ini lewat di utusnya pejabat desa, (PJ) ke Negeri Sanahu.

Pemerintah kabupaten seram bagian barat, (SBB) seharusnya menghargai dan menghormati hak tradisional masyarakat negeri Sanahu dengan cara tidak lagi di adakan PJ desa di Negeri Sanahu sebab hal itu sama halnya dengan menciptakan dualisme kepemimpinan di Negeri Adat Sanahu kecamatan Elpaputih kabupaten SBB. Hal ini di sampaikan pada media ini’ Selasa, (21/09/21)

Ketua Ikatan Pelajar Perantau Pitalessy, (IP3W), Karmel Mananue mengatakan” Negeri Sanahu memiliki Raja Negeri sesuai tradisi masyarakat adat Sanahu sejak lama hingga saat ini. Jika pemerintah SBB masi saja membiarkan adanaya PJ di Negeri Sanahu itu sama saja dengan menciptakan dualisme kepemimpinan di Negeri Adat Sanahu. Bukankah cukup jelas tertuang pada undang-undang dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum
adat.” Tuturnya.

Mananue, yang juga merupakan fungsionaris PMPRI Maluku itu menambahkan ” Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Serta ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Tegasnya.

BACA JUGA  Tella Minta, Kadis Kesehatan SBB Evaluasi  Pegawai Pustu Wailey/Namatotur Kecamatan Amalatu

” Jika memang kehadiran PJ hanya untuk mengamankan anggaran dana desa atau dana desa, (ADD dan DD) kenapa tidak cari lahan kosong yang jauh dari petuanan negeri adat Sanahu lalu kemudian daerah membuat desa baru dengan nama ‘amankan ADD-DD” atu terserah pemda SBB apa namanya sehingga tidak terkesan akan mengadakan dualisme kepemimpinan di negeri kami. Namun apabila kehadiran PJ karena redaksi ucapan Negeri harus di sebut desa tidak hanya dalam tataran teoritis baru dapat mengelola sendiri kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dari bawa itu, saya pikir mungkin pemerintah SBB keliru dan bisa jadi OPD yang bersangkutan sedang gagal paham sebab suda cukup jelas pada UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari urayan itu cukup jelas.” Ungkap Mananue.

Iya juga meminta ” Bupati SBB, Timotius Akerina yang baru di lantik tersebut dapat segera menghentikan keberadaan PJ yang ada di Negeri Sanahu karena di Negeri Sanahu memiliki Raja Negeri Adat. Sebab jika masi saja ada PJ di negeri Sanahu itu sama halnya dengan daerah berupaya menciptaka dualisme kepemimpinan yang bermuara pada kesenjangan sosial di negeri adat Sanahu. Suda barang tentu adanya PJ sangat mengurangi nilai tradisional kepemimpinan Raja Negeri Sanahu yang suda ada itu. Pemda SBB tolong jaga hak tradisional kami yang suda ada sejak dulu itu, sesuai perinta negara. Jadi tolong jangan merusak cara berpikir kami dengan kehadiran PJ di Negeri Sanahu yang saat ini memiliki Raja Adat tersebut” Tutup Mananue.

BACA JUGA  Sadis..! Ttd Gaji Honorer RSUD Piru 1,5 Juta Terima Cuma 1 Juta

(Et/Red)

Koran Peduli Rakyat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *