Ditanggapi : 1401 kali. 1.722 views

Tolak Pilkades, Pemuda & Tokoh Adat Honitetu Temui Pemda SBB

KPR.COM, Seram Bagian Barat- Perwakilan pemuda dan tokoh Adat Nuduasiwa Honitetu menemui pemerintah daerah kabupaten seram bagian barat, (Pemuda SBB) untuk menyerahkan berkas penolakan di ikuti sertanya negeri Adat Nuduasiwa Honitetu pada rencana pemilihan kepala desa, (Pilkades) serentak yang akan di gelar Pemda SBB.

Kedatangan perwakilan pemuda dan tokoh Adat Nuduasiwa Honitetu di dampingi Fungsionaris Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, (AMAN), Jomima Ihalewey dan Fungsionaris Tim 9, Hery Patty yang juga merupakan Wa dari Negeri Adat Nuduasiwa Honitetu tersebut. Kehadiran mereka angsung di terima oleh sekretaris daerah, (Sekda) SBB, Mansur Tuharea di ruang kerja sekda lantai dua kantor daerah seram bagian barat.

Setelah berdiskusi sejenak tentang maksud kedatangan para perwakilan negeri Adat Nuduasiwa Honitetu mereka menolak dengan tegas di adakanya Pilkades di negeri Adat Nuduasiwa Honitetu kecamatan Inamosol kabupaten seram bagian barat. Hal tersebut berdasarkan pantauan kru media ini’ Senin, (13/09/21).

Menurut Ketua Lembaga Adat Nudua Siwa Honitetu, Tony Tebiary  saat di minta keterangan mengatakan” Kami masyarakat Adat Nuduasiwa (Honitetu) menolak dengan tegas proses pencalonan dan pemilihan kepala desa Honitetu sesuai dengan surat edaran Bupati Seram Bagian Barat ( SBB) dan hasil pertemuan penetapan panitia Pilkades Negeri Honitetu) yang dilakukan oleh BPD dan dihadiri oleh Muspika Kecamatan Inamosol, dan hanya sebagian kecil kelompok masyarakat Honitetu yang nama-namanya telah diakomodir sebagai panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa Honitetu tanpa melibatkan semua warga masyarakat negeri Honitetu.” Jelasnya.

Lanjutnya” Adapun beberapa poin yang menjadi dasar penolakan kami antara lain:
1. Sesuai dengan UUD NKRI tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2)
Negara mengakui dan menghormati
Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum
Adat beserta hak-hak tradisionalnya
Sepanjang masih hidup dan sesuai
Dengan perkembangan masyarakat
Dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Undang-undang 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah berwenang untuk
Mengatur dan mengurus sendiri urusan
Pemerintah menurut asas otonomi dan
Tugas pembantuan. Kemudian diberikan
Peluang dengan ditetapkannya peraturan
Daerah Provinsi Maluku no 14 tahun 2005
Tentang penetapan kembali negeri
Sebagai kesatuan Masyarakat Hukum
Adat dan wilayah Pemerintah Provinsi
Maluku.” Sebut Ketua Lembaga Adat Nuduasiwa Honitetu itu.

BACA JUGA  Aris Salam : 75 Tahun Indonesia Merdeka 75 Persen Semangat Gerakan Literasi

” Dengan ini pemilihan kepala desa Honitetu menurut surat edaran tersebut dinyatakan merusak tatanan adat istiadat Negeri Honitetu yang sudah diwarisi oleh para leluhur.” Tegasnya.

” Atas dasar diatas kami masyarakat Adat Nuduasiwa (HONITETU) menolak dengan keras pemilihan Kepala Desa Honitetu dan merekomendasikan untuk :
1. Meminta PLH Bupati Kabupaten Seram
Bagian Barat membatalkan pemilihan
Kepala Desa di Negeri Honitetu sampai
Ditetapkannya peraturan daerah tentang
Penetapan Negeri Adat
2. Meminta PLH Bupati Kabupaten Seram
Bagian Barat untuk mengevaluasi
Kinerja BPD Honitetu ” Tutupnya.

Sementara Itu Sekretaris Daerah SBB, Mansur Tuharea saat menerima surat penolakan Masyarakat Adat Nuduasiwa Honitetu mengatakan” pada prinsipnya pemda tidak memaksakan untuk jalan atau tidaknya Pilkades apabila elemen masyarakat menolaknya, atau tunggu sampai penetapan perda adat di sahkan. Iya juga mengatakan akan menyampaikan keinginan masyarakat Adat Nuduasiwa Honitetu tentang penolakan Pilkades tersebut pada Bupati SBB” jelasnya.

(Karmel/Red)

Koran Peduli Rakyat
Latest posts by Koran Peduli Rakyat (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *