Ditanggapi : 593 kali. 346 views

Indikasi Pelakor Di DPRD SBB, PMPRI Maluku Demo Kejari

 

KPR.COM, SBB- DPD LSM PMPRI Maluku alias Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia menduga adanya indikasi dugaan (“Pelakor”), atau “Pelaku Korupsi” di Sekretariat DPRD SBB sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK dimana pada perjalanan dinas tersinyalir pembengkakan anggaran bernilai ratusan juta rupiah.

Merekapun mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat Senin (23/8/21), untuk meminta perkara dugaan itu diusut sampai tuntas serta siapa saja yang ikut terlibat.

Demo yang dikoordinir Kepala Biro Investigasi DPD LSM PMPRI Maluku Ekdar Tella itu berlangsung pada Pukul.10.15, Wit dengan menggunakan pengeras suara serta tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil pantauan media ini, para orator juga sempat menyentil soal dugaan Insentif Covid-19 Nakes serta dugaan KKN pada 13 OPD SBB dengan nilai anggaran Miliaran rupiah.

Ketua Komando Garis Depan (Kogade), Saman Amirudin Patty mengatakan ,soal dugaan pembengkakan anggaran Perjalanan dinas di Sekretariat DPRD SBB akan terus disuarakan hingga ada kejelasan detil dari pihak pihak terkait.

“Kami akan terus labrak hingga ada kejelasan, bukan hanya soal di DPRD SBB, namun soal Insentif Covid-19 nakes juga akan kita kawal”. Ujar Patty

Sementara itu, (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Yongen Pangkey berupaya melakukan mediasi dengan peserta aksi untuk bertemu langsung dengan Kajari SBB, di ruangannya sekaligus beraudenci.

Sayangnya, upaya baik yang dilakukan Kasi Intel tersebut tidak digubris lantaran para pendemo lebih memilih bertemu diluar ruangan alias mereka ingin ditemui.

Lantaran Kajari tidak berkesempatan hadir menemui mereka, merekapun membacakan surat tuntutan aksi dan disaksikan pihak yang bertugas di Kejari maupun Personil Polres yang turut hadir mengawal aksi mereka.

BACA JUGA  72 TAHUN SRIKANDI NEGARA NARASI INDAH HUT POLWAN

Demikian poin poin tuntutan aksi yang dibacakan Kogade Saman Amirudin Patty

1. DPD MALUKU LSM PMPR INDONESIA meminta dengan tegas kepala kejaksaan negeri Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mengusut adanya dugaan KKN pada dugaan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas pada 13 OPD sebesar miliaran rupiah. Yang diantaranya Dugaan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sebesar ratusan juta rupiah.

2. DPD MALUKU LSM PMPR INDONESIA meminta dengan tegas kepada yang Terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Piru Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memeriksa atau mengusut tuntas Insentif Nakes yang di sinyalir belum dibayar, Ataupun yang Belum Di Realisasikan Oleh Pihak RSUD Piru, atupun Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Tuntutan kami ini bersumber dari keluhan masyarakat dan hasil kajian kami tentang dugaan KKN Pada Hasil Audit BPK RI Tahun 2020.

4. Apabila Tuntutan kami tidak di indahkan, atau tidak di akomudir maka kami akan membuat mosi tidak percaya kepada pihak Kejaksaan Negeri Piru Kabupaten Seram Bagian Barat dan akan membawa dugaan kasus ini kepada Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon, karena kami menganggap Kejari Piru tidak mampu menelesaikan persoalan KKN di SBB.

 

(E,Red)

 

 

 

 

 

Koran Peduli Rakyat
Latest posts by Koran Peduli Rakyat (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *