Ditanggapi : 347 kali. 176 views

Ketua KPPA : Diduga Pemerintah Desa Abat Menggelapkan Angaran Dana Desa T.A 2019-2020

Anggota Kerukunan Pemuda Pelajar Abat (KPPA)

 

Oleh : Ketua Kerukunan Pemuda Pelajar Abat (KPPA) “ADRIANUS MASELA”.

 

AMBON – “Kami dari Kerukunan Pemuda Pelajar Abat yang selanjutnya disingkat (KPPA) yang berdomisili di Kota Ambon melakukan vokasi terhadap penggunaan angaran di Desa Abat, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam vokasi tersebut, patut diduga ada penggelapan Anggaran Dana Desa untuk pengadaan 2 buah mesin jhonson di proyeksi, 1 buah mesin jhonson berkisar Rp. 40 juta lebih. Untuk pengadaan mesin jhonson sebanyak 2 buah dengan diperkirakan total angaran sekitar Rp 80 juta lebih, namun secara aktual sampai saat ini tidak ada satupun mesin jhonson yang terbelikan,”

Hal ini membuat kami, Persekutuan Pemuda Pelajar Abat yang berdomisili di Kota Ambon menayakan secara serius kepada Pemerintah Desa Abat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut.

Selain penggunaan anggara untuk pengadaan mesin jonson, kami juga secara tegas ingin meyurati pihak terkait dalam hal ini inspektorat agar secepatnya melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pembangunan Kantor Desa Abat yang selama ini mangkrak dan tidak ada proses pembangunan lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Abat.

Sebagai organisasi yang berdomisili di Kota Ambon tentu kami memiliki beban moril untuk mengetahui seluruh pembangunan dan mengontrol kebijakan pemerintah Desa Abat yang dinilai dalam proses pemerintahan selama ini tidak transparan terhadap penggunaan anggaran.

Kehadiran kami saat ini untuk melakukan kontrol secara masif kepada Pemerintah Desa Abat, dengan niat hati yang tulus Kami menyatakan sikap bahwa tidak ada intervensi apapun dari pihak lain terhadap seluruh narasi yang kami keluarkan pada media ini.

BACA JUGA  SEMARAK FESTIFAL BANG KUNCUNG KECAMATAN WARUNGPRING

Kami juga akan melayangkan surat dalam waktu dekat untuk segera dilakukan pemeriksaan terhadap Pemerintah Desa Abat. Kami menyadari bahwa apa yang Kami ungkapkan adalah bagian dari keluhan Masyarakat yang selama ini tidak tersampaikan ke publik dan tidak sampai pada telinga pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan audit internal.

Secara normatif kami memiliki legal standing dengan berdsandar pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa a. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada ketentuan huruf c . bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *