Ditanggapi : 319 kali. 345 views

Anggota Dewan ini Lakukan Koordinasi Dalam Upaya Pembebasan Lahan Pemukiman Dari Kawasan Hutan, ini Penjelasan Kepala KPHP Gunung Duren

Anggota Komisi III DPRD Babel saat berfoto bersama dengan Kepala KPHP Gunung Duren beserta Kasubag Tata Usaha dan stafnya

 

KPR.COM, Belitung – Masyarakat Desa Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung melalui Pemerintahan Desanya, dari tahun ke tahun terus gencar melakukan usaha pembebasan lahan dan perumahan milik warga dari Kawasan Hutan lindung , dan hari ini Senin 18/06/2021, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang di hadapi masyarakat Desa Sungai Samak ini, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Kepulauan BangkaBelitung (BaBel) , menggiring dan mendampingi Perangkat Desa dan BPD Desa Sungai Samak mendatangi Kantor UPTD KPHL Belantu Mendanau di Jalan Sijuk Tanjungpandan.

Dua Anggota Komisi III DPRD Propinsi Babel dari Dapil Belitung dan Belitung Timur, Eka Budiartha, S.Mn, M.Si dan Rudi Hartono mengunjungi Kantor KPHP Gunung Duren dalam rangka melaksanakan koordinasi untuk melakukan upaya pembebasan lahan lahan dan pemukiman masyarakat dari Kawasan Hutan. Keduanya disambut langsung Kepala UPTD KPHP Gunung Duren Yono Cahyono didampingi Kasubag Tata Usaha KPHP Gunung Duren Hendani.

Dalam kunjungannya ke KPHP Gunung Duren, Dua Anggota Dewan ini melakukan dialog dan diskusi dengan beberapa pertanyaan seputar Kawasan Hutan dan tata cara pembebasan lahan lahan dan pemukiman masyarakat yang berada di Kawasan Hutan. Atas pertanyaan pertanyaan para Dewan ini Kepala KPHP Gunung Duren menjelaskan seluruh pertanyaan mereka hingga selesai.

Kepala UPTD KPHP Gunung Duren, Yono Cahyono seusai menerima kedatangan para Anggota Dewan kepada Media Peduli Rakyat mengucapkan terimakasih atas kunjungan Anggota Komisi III DPRD Propinsi Babel yang telah mengunjungi Kantor KPHP Gunung Duren dalam rangka mendiskusikan seputar penggunaan Kawasan Hutan oleh masyarakat dan langkah langkah upaya pembebasan lahan lahan dan pemukiman masyarakat dari Kawasan Hutan.

“Kami apresiasi dan terima kasih atas kunjungan dari bapak-bapak Dewan DPRD Propinsi, yang didiskusikan terkait masalah penggunaan Kawasan Hutan oleh masyarakat dalam hal ini pemukiman masyarakat yang berada di Kawasan Hutan,” ucapnya.

BACA JUGA  Sambut HUT Bhayangkara ke 75, Polres Babar Berikan SIM Gratis Kepada 35 Warga Babar

Lanjut Dia, seperti yang sudah dijelaskan kepada Anggota Komisi III tentang penggunaan Kawasan Hutan oleh masyarakat, Ia mengatakan, pada prinsipnya untuk pemukiman masyarakat yang masih berada dalam Kawasan Hutan ini menjadi prioritas untuk di dibebaskan, Pemerintah dalam hal ini, sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pembebasan atau pengeluaran lahan lahan dan khususnya pemukiman masyarakat dari Kawasan Hutan.

Menurut Yono Cahyono, langkah langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah adalah melalui Review RTRW yang sudah dilakukan sejak tahun 2012 yang mengakomodir pemukiman pemukiman masyarakat untuk dikeluarkan dari Kawasan Hutan, dan juga melalui program program Pemerintah lainnya seperti program TORA.

“Selain melalui program RTRW, tempo hari melalui program pemerintah pusat, Pak Jokowi menggulirkan program TORA, melalui program TORA ini, juga bisa di keluarkan lahan lahan masyarakat itu, melalui Pemerintah Desa dikumpulkan usulan usulannya baru diajukan ke kabupaten dan selanjutnya ke tim dari provinsi, baru dilakukan inventarisasi ke lapangan, tapi itu sudah berjalan, sudah selesai dan sudah di tetapkan dari Menteri, kita harapkan kedepannya program TORA ini digunakan lagi dari pemerintah pusat, karena sementara baru sekali, sekarang belum dibuka lagi, kita harapkan ke depannya digulirkan lagi program TORA nya,” ujar Yono panggilan akrab Kepala UPTD KPHP Gunung Duren ini.

Yono menambahkan, selain program TORA, ada skema yang memang tidak mengeluarkan dari Kawasan Hutan, tapi memberikan akses legal pada masyarakat melalui Perhutanan Sosial (PS).

“Jadi masyarakat yang sudah terlanjur seperti yang sudah berkebun atau juga mungkin ada yang pengembangan pariwisata, itu masyarakat diberikan akses legal melalui program program sosial, bisa itu Hutan Kemasyarakatan HKM, bisa hutan Desa, bisa HTR, dan mitra kehutanan lainnya, yakinlah bahwa pemerintah saat ini sesungguhnya memperhatikan masyarakat, terutama yang di sekitar Kawasan Hutan, tetap memberikan akses untuk ikut berperan serta mengelola Kawasan Hutan di sekitarnya,” bebernya.

BACA JUGA  Bhabinkamtibmas Desa Rancajaya Hadiri Sosialisasi Sanitasi Pedesaan

Sementara itu, Eka Budiartha, S.Mn, M.Si mengatakan, kunjungan kerjanya ini untuk melakukan koordinasi dengan KPHP Gunung Duren, dan ini dilakukan dikarenakan banyaknya tempat tempat pemukiman masyarakat di pulau Belitong ini yang masih berada di dalam Kawasan Hutan, baik itu di Hutan Lindung, Hutan Lindung Pantai, Hutan Produksi dan di Hutan Konservasi yang harus diperjuangkan bersama sama.

“Masih banyak pemukiman masyarakat seperti di Aik Nayo Desa Air Kelik, Gusong Cine, Lilangan , Jalan Selendang Desa Senyubuk dan Jalan Lamak Desa Mentawak, yang pemukiman masyarakat berada di Kawasan Hutan, salah satu caranya adalah dengan mengusulkan daerah tersebut menjadi APL dalam Revisi RTRW,”kata Eka Budiartha.

(Nining)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *