Gawat..!! Sekda Malteng Rangkap Jabatan, Pemuda Angkat Bicara

KPR.COM, Ambon-Bukan menjadi isu yang langkah sekarang ini di Kabupaten Maluku Tengah, persoalan rangkap jabatan di instansi Pemerintahan. Masalah tersebut merupakan hal yang wajar-wajar saja bila dilihat. Hal ini di sampaikan lewat seluler pada awak media ini Jumat, (02/04/20).

Aktivis Muda Maluku Tengah, M Saleh Ohorella mengatakan ” sebenarnya rangkap jabatan ini adalah problematika yang sangat serius dan harus dibasmi di Maluku Tengah, karena dapat menimbulkan conflict of interest yang akan memfasilitasi tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).” Ujarnya.

Lanjutnya”Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat 14 mengatur mengenai konflik kepentingan. Yang menjelaskan Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya.” Tutur Ohorella.

“Begitupun Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997
tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki jabatan Rangkap pada pasal 2 telah jelas aturannya. Dimana dalam pasal 2 ayat 1 telah menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki Jabatan Rangkap. Perlu diketahui bersama rangkap jabatan adalah sesuatu hal yang salah dalam perspektif admistrasi Pemerintahan dan tentu saja menyalahi prosedur hukum terutama dikaitkan dengan undang-undang pelayanan publik.” beber Ohorella.

Ohorella menyampaikan semisal, Rakib Sahubawa, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA) Malteng defenitif, beliau juga menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Maluku Tengah defenitif.

Ohorella menambahkan bukan hanya dua jabatan yang beliau duduki saat ini di SKPD Maluku Tengah, melainkan beliau juga turun kelas untuk menjabat sebagai PLT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ) Kabupaten Maluku Tengah.

BACA JUGA  RMS: KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN

Jika dilihat Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua telah melanggar peraturan perundang undangan karena telah menggunanakan kewenangannya dengan mengangkat Rakib Sahubawa sebagai SEKDA, Kepala BALITBANGDA dan PLT Kadis Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Maluku Tengah.

Ohorella meminta untuk segera mengganti beberapa pimpinan SKPD yang merangkap jabatan tersebut, agar tidak terjadinya masalah etika maupun moralitas dan budaya birokrasi di dalam proses berjalannya roda Pemerintahan di Maluku Tengah.

Saya menduga jangan sampai untuk melancarkan politik oligarki agar melanggengkan kekuasaan Dinasti Tuasikal di Kabupaten Maluku Tengah, pasalnya Bupati sendiri adalah keluarga dekat dengan Rakib sahubawa. Tandasnya.

(Et/Red)

Koran Peduli Rakyat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.