Perbup Malteng No 30 perlu Di Respons Biro Hukum Pemprov Maluku.

KPR.COM, Masohi-Alih-alih atas nama pencegahan dan pemutusan rantai penyebaran Virus Corona (Covid 19) Bupati Kabupaten Maluku Tengah Abua Tuasikal mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang aturan dan tata teknis pencegahan Covid 19 mendapat protes dan respons publik.

Koordinator Bidang Riset dan Data Independent Public (IPW) Fadli Pane kepada media “ia menjelaskan Meskipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Hal ini disampaikan pada awak media’ Selasa, (22/09/20)

Lanjut Pane, Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ulasan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2020 segera ditinjau kembali pada Bab IV Pasal 4 point b. tidak lagi menunjukan hasil SWAB tetapi dengan Rapid Test atau pengecekan suhu tubuhsebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan bupati perlu ditinjau dari berbagai aspek (holistic) sehingga tidak merugikan masyarakat secara sosial-ekonomi.Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 point a, b. dan BAB VII 1, 2, 3, 4 tidak perlu diberlakukan sesuai ketentuan UU 12 tahun 2011 tentang PeraturanPerundang-Undangan pasal 8. Bahwa ketentuan hukum berdasarkan hirarki sistim hukum sebagai anak tangga.

BACA JUGA  Tampil memukau, Husang Ladua Optimis Tambah Bintang Di Musim Ini

” Pada pasal 5 ayat 1 point a, b. dan BAB VII 1, 2, 3, 4 dapat diterapkan apabila Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2020 tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan daerah (PERDA)”.

Disini kami sangat berharap bagian Biro Hukum pemerintah Provinsi Maluku dapat merespon Peraturan Bupati Maluku Tengah yang di anggap krisis dasar pikir dan haluan perbaikan negara dan daerah di tengah-tengah pendemi seperti ini kunci Pane.
(AI, Et/Red).

Koran Peduli Rakyat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.