IPPM Taniwel, Tolak PT. Gunung Makmur Indah Diduga Upaya Terobos Hutan Adat

  • Whatsapp

KPR.COM, Seram Bagian Barat-Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Taniwel (IPPMT), menolak tegas upaya untuk menerobos hutan masyarakat Adat setempat  dengan modus peroperasian tambang batu marmer oleh PT.Gunung Makmur Indah, yang akan beroperasi di wilayah hutan adat mereka.

pasalnya ada beberapa problemtika yang terjadi cendurung terlihat seperti konspirasi yang sedang dimainkian oleh elit-elit pemerintahan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan tingkat pejabat-pejabat di, negeri-negeri  adat yang akan dibabat habis wilayahnya. Hal ini disampaikan lewat via WhatsApp pada awak media’ Rabu (09/09/20).

Perwakilan Ikatan Pemuda Mahasiwa Taniwel, J.Niwele mengungkapkan bahwa” Berdasarkan persetujuan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang  di keluarkan oleh Gubernur Maluku Nomor : 93 tahun 2020 tertanggal 12 februari 2020, dan rekomendasi wilayah izin usaha pertambangan batuan marmer nomor : 540/008/REG.II/2020, tertanggal 17 februari 2020 oleh Bupati Seram bagian Barat Serta surat pernyataan dukungan oleh Pejabat Kepala Desa pada wilayah masing-masing negeri di kecamatan Taniwel.

“Hal ini kemudian dinilai sangatlah merugikan masyarakat, karena dari surat persetujuan dan pernytaan dukungan yang di tanda tangani oleh beberapa pejabat kepala Desa tanpa sepengetahun masyarakat maupun soa-soa yang akan dimasuki hutan ulayatnya,” Ungkapnya

Lanjutnya” Oleh sebab itu Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiwa Taniwel mengunakan haknya untuk menolak secara tegas hadirnya perusaahan tambang batuan marmer oleh PT. Gunung Makmur Indah yang akan bergerak di wilayah adat mereka.

“Menurut mereka sangatlah mendasar bawasanya hadirnya perusahaan tersebut juga memiliki dampak positif, misalnya Negeri menjadi ramai, fasilitas semakin banyak dan peluang usaha semakin terbuka. Tetapi juga memiliki dampak negatif yang begitu besar, seperti rusaknya ruas jalan oleh truk pengangkut tambang, polusi udara, kontaminasi air bersih, pencemaran lingkungan laut sekitar, tanaman umur pendek dan umur panjang masyarakat menjadi mati dan pranata-pranata adat masyarakat setempat juga akan turut hilang, sehingga dari hal tersebut dampak negatifnya lebih besar dari dampak positifnya.” Beber J.Niwele

BACA JUGA  Bupati SBB, Buka Basic Training LK I HMI Komisariat STIKES Maluku Husada

“Berkaca dari perusaahan-perusahaan yang telah bergekak sebelumnya di Indonesia bahwa dampak positifnya hanya sementara, melainkan perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan masyarakat adat setempat, karena semakin banyak pengelolaan, semakin banyak dampak yang dirasakan,” Tegas Niwele

Selain hal itu, disintegrasi masyarakat sebagai local wisdom atau budaya local hancur  Secara massif, seperti hilangnya pranata-pranata adat pada lokasi yang akan dilakukan peroporasian oleh perusahaan, ketidakharmonisan dalam masyarakat sehingga dampak negative ini akan dirasakan lebih berkepanjangan.

“Kemudian gunung yang akan dilakukan penambangan ini merupakan bendungan Air Sapalewa yang memiliki sejarah panjang bagi kami, dan jika dihancurkan akan berakibat fatal bagi eksistensi negeri, kami,” Pungkasnya

Sehingga mereka meminta kepada pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Maluku untuk segera mencabut izin usaha yang telah diberikan kepada PT. GMI,  serta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini Bupatti untuk membatalkan juga seluruh rangkain rekomendasi serta dukungan-dukungan dari pejabat kepala Desa.

“Mereka menyesalkan sikap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, karena pandai memainkan situasi pendemik sebagai katalisator kelancaran perizinan perusahaan,” Tutup J.Niwele.

(Bondan, Et/Red)

Koran Peduli Rakyat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar

  1. Alhamdulillah..
    Ktg masyarakat kasieh kec. Taniwel juga sangat resah. Krn masyarakat samua zg tau kalo mantan pj su kasi ijin. Alasannya utk tingkatkan ekonomi. Padahal dr sisi adat merenggut hak2 rakyat, tanah2 pertanian rakyat, dr sisi ekologi merusak hutan pertanian, sumber air dan laut. Dampak besar ktg akan susah air & ikan, katong seng bisa batanam lae. Apalagi salah 1 lokasi tambang ada di desa kasieh yg sangat dekat dgn hunian masyarakat, dekat dgn sumber air dan dekat dgn air laut. Seng bisa dibayangkan kedepan nnti bagimana lae basudara ee