Kasus Ilegal Logging Sabuai Mengambang, Saniri Negeri Sabuai Surati Balai Gakkum KLHK Maluku.

KPR.COM, Sabuai-Sehubungan dengan proses hukum dugaan tindak pidana Ilegal Logging yang dilakukan oleh CV. Sumber Berkat Makmur (CV.SBM) di hutan petuanan adat Negeri Sabuai, Kecamatan Siwalalat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku beberapa waktu lalu. Oleh masyarakat Negeri Sabuai dianggap lambat dan tidak transparan, untuk itu hari ini senin, (24/08/20) masyarakat Negeri Sabuai menyurati balai GAKKUM KLHK wilayah Maluku selaku penyidik untuk diminta keterangan soal kelanjutan proses hukum tersebut.

Nicko Ahwalam selaku Ketua saniri Negeri Sabuai menjelaskan bahwa ” Mewakili keseluruhan masyarakat adat Negeri Sabuai memberikan Apresiasi tertinggi kepada pihak Gakkum KLHK Maluku yg telah menetapkan Komisaris utama CV. SBM sebagai tersangka pada tanggal 18 Maret 2020, Namun ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai respon kegelisahan masyarakat atas proses hukum Ilegal Logging CV. SBM ini. “Ujarnya.

“Pasalnya sejak penetapan komisaris utama CV.SBM sdr.Imanuel Quedarusman alias Yongki sebagai tersangka dugaan tindak pidana ilegal logging dan dititipkan di rutan polda Maluku, hingga kini hampir lima bulan berlalu , Masyarakat Sabuai yang adalah korban (Pelapor) tidak memperoleh informasi apapun terkait tindak lanjut proses hukum atau sejauh mana perkembangan penyidikan oleh GAKKUM KLHK Maluku. “Tandasnya

Ia pun Menambahkan bahwa ” Padahal kasus Ilegal logging ini diklasifikasikan sebagai bentuk tindakan perusakan hutan sebagaimana di atur dalam UU nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan Hutan, dan berkaitan dengan percepatan penyelesaian perkara secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 10 bahwa ” Perkara Perusakan Hutan Harus didahulukan dari perkaran lain untuk di ajukan ke sidang pengadilan guna Penyelesaian secapatnya. “Bebernya.

“Dengan demikian kami menilai bahwa perkara tindak pidana Ilegal logging CV.SBM di Hutan adat kami merupakan perkara penting dan genting untuk dilakukan penindakan secepat-cepatnya dengan mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku. olehnya itu kami meminta kepada Balai Gakkum KLHK Maluku untuk :
1. Mempercepat Proses Hukum dugaan tindak pidana Ilegal loging CV.SBM di hutan adat Sabuai sesuai amanat UU no 18 tahun 2013 pasal 10 dan pasal 39 ayat 1,2, dan 3.
2. Melaporkan secara transparan perkembangan proses hukum dugaan tindak pidana ilegal logging CV.SBM agar dapat diketahui oleh publik terkhususnya Masyarakat adat sabuai Yang hutannya dibabat/dirusak oleh CV.SBM
3. Membongkar Keterlibatan Pihak Lain dalam skandal kasus Ilegal loging di Hutan adat Masyarakat Sabuai. Demikianlah aspirasi serta harapan dari masyarakat Negeri Sabuai semoga ada niat baik dari para penegak hukum untuk menuntaskan persoalan ini. “Tutup Nicko Ahwalam.

BACA JUGA  Sektor 21 Kebut Pengerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Posko Pembibitan 21

(Alvin/Red)

Koran Peduli Rakyat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.