KPR.COM– Pemerintah Negeri Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat, (SBB) terlihat acuh tau terkait dengan arahan dari Dinas Sosial Kabupaten SBB, terkait dengan perubahan Data Terpadu Kesejahtraan Sosial.
Selaku partner Kerja Pemerintah Daerah dalam Hal Ini Dinas Sosial Kabupaten Seram bagian Barat seharusnya jeli terhadap arahan yang sifatnya membangun demi teratasinya Keluarga kurang mampu yang ada di Negeri Buano Utara. Hal ini disampaikan pada kru media’ Selasa, (05/08/20)
Menurut Bung Nandy Tombalissa saat di Wawancarai mengatakan,” Himbauan yang disampaikan Oleh Dinas Sosial pada 8 Juli 2020 yang bertempat di Kantor Desa Negeri Buano Utara , Pihak Dinas Sosial Menyampaikan bahwa untuk merubah Data Terpadu Kesejahtraan Sosial (DTKS) yang masi berjumlah 1.228 kepala keluarga, (KK) Miskin maka pemerintah Negeri Buano Utara dan BPD Buano Utara segera melakukan Musyawarah Desa Khusus sehingga mendorong Keluarga miskin atau kurang mampu untuk masuk dalam DTKS serta melakukan perubahan atas Data lama yang belum valid karena masi banyak nama ganda, dabel serta nama-nama kk yg suda meninggal dunia, hal ini ketika di lakukan Musawarah Desa Khusus maka akan menguntung Negeri karena yang pasti menambah Keluarga miskin 1000 Lebih masuk dalam DTKS sehingga bisa tersentuh oleh bantuan sosial dari kementrian sosial.” Jelasnya.
Tombalissa Menilai bahwa, Pemerintah Negeri Acu dan tak memikirkan ribuan KK Miskin yang sampai hari ini belum tersentuh oleh bantuan Sosial berupa PKH Dan BPNT, Mestinya Pemerintah Negeri dengan Kesungguhan hati untuk menjemput kesempatan ini agar segerah menyurati BPD dan melakukan Musyawarah Desa Khusus dalam waktu dekat sehingga bisa memperjuangkan Masyarakat Kurang Mampu ini utk masuk dalam DTKS.
“Namun sampai saat Pemerintah Negeri Buano Utara masi mengabaikan permintaan Dinas Sosial serta mengabaikan kepentingan masyarakat miskin karena suda dua kali di sampaikan namun lagi-lagi Pemerintah Negeri tidak mengubris, Harapan saya selaku Masyarakat Buano Utara agar Dinas Sosial lebih tegas lagi biar perlu Pangil Pemerintah Negeri Buano Utara dan mempertanyakan alasan mereka kenapa sampai saat ini belum melakukan Musdes khusus. Jangan hanya sibuk urus ADD/DD saja, dan Program Fisik lainnya, namun harus juga bisa Mendorong Masyarakat Miskin itu tidak kalah pentingnya juga, sehingga Pemerintah Negeri sedikit demi sedikit bisa mengurangi angka Kemiskinan di Negeri ini.” Tutupny
Sementara itu pihak dinas sosial kabupaten SBB yang coba dihubungi, untuk di minta keterangan via telpon belum juga terhubung.
(E. Randar/Red)
