Ditanggapi : 174 kali. 1.499 views

HMI Angkat Bicara Soal Aktivis, Diposkan Karena Peduli Kemanusiaan

Himpunan Mahasiswa Islam, (HMI) menggugat panggilan polres kabupaten Maluku Tengah terhadap akan di panggilnya aktivitas sosial yang peduli terhadap pasien RSUD Masohi yang viral di media sosial lewat postingan pada 24 Maret 2020 lalu di akun Facebook bernama ” Mahfud Karepesina” yang menyebabkan berita keluhan atas kekalahan tim medis RSUD Masohi Maluku Tengah, (Malteng) yang melakukan operasi sesar terhadap istrinya.

Dalam postingan tersebut dijelaskan tentang keluhan korban yang tidak meras nyaman selama 14 dan lainya disertai dua video yang di posting. Posting tersebut menjadi prhatian publik dan viral, hingga mendapat komentar dari pengunjung Facebook, bahkan saat ditanya warganet tentang nama dokter yang melakukan operasipun juga di jawab oleh pemilik postingan.

Sebagai unsur masyarakat mereka turut prihatin ketika menyimak postingan tersebut maka mereka turut membagikan pestingannya dengan caption berupa desakan kepada pihak pihak terkait untuk menyikapi dugaan malpraktek tersebut antara lain kepada pihak Polres Malteng, IDI Maluku Tengah, Direktur RSUD, dan Komisi IV DPRD Malteng. Hal ini disampaikan pada awal media’ Minggu, (19/07/20).

Ketua Bidang PTKP Badko HMI Maluku-Maluku, Utara Nasri Hitimala ” kami sangat merasa aneh dengan deinamika Maluku Tengah hari ini, persoalan yang sudah cukup jelas bahwa pihak RSUD Masohi selaku instrumen publik sudah tentu memiriki pola penanganan medis yang sistematis olehnya itu ketika ada keluhan maka sudah barang tentu merupakan menjadi catatan yang kurang baik yang harus diberikan masukan, solusi, dan bahkan kritik agar lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat.” Ujar Hitimala.

Lanjutnya” kita sangat merasa lucu jika mengkajinya, andaisaja dasar di polisikanya kakanda Fahri Asyathri yang juga merupakan Alumni HMI yang aktif sebagai Ketua LSM Pukat Seram Maluku Tengah karena membagikan postingan keluhan korban akibat kinerja pihak RSUD Masohi yang mungkin tidak sesuai dengan cara penanganan medis hingga muncul keluhan dari korban dan dibagikan dengan prespektif dugaan lalu beliau di polisikan dengan sangkaan pencernaan nama baik lewat jalur ITE, bagi kami ini terlalu berlebihan dan bisa kita nilai hal tersebut merupakan upaya pembungkaman kritik aktivitas dalam memberikan saran solusi dan pikiran pada RSUD Masohi untuk mengevaluasi pihaknaya.” Beber Hitimala.

BACA JUGA  Nusantara Sehat: Kesling PKM Lantibung Banggai Laut Bangun Jamban Percontohan

Hitimala juga menegaskan saat didalami referensi yang ditemui seharusnya pihak penegak hukum bertindak cepat dalam masalah tersebut” kami sangat merasa kecewa dengan kinerja Polres Maluku Tengah yang lamban dalam menangani aduan masyarakat tentang adanya dugaan malpraktek yang di keluarkan kepihak Polres Maluku Tengah sekitar 4 Mei 2020 lalu. Kami tegaskan agar Polres Maluku Tengah segera mengusut tuntas persoalan ini, serta mendalami juga, apa tujuan pak Mahfud Karepesina sengaja memposting tentang tragedi kain kasa yang menimpa istrinya di media sosial bahkan sempat menyebut secara tegas nama dokter yang melakukan operasi beserta foto kain kasa dan video keluhan istrinya?,.

“2)Apa yang memotivasi pihak RSUD Masohi melakukan perdamaian dengan pihak Mahfud Karepesina selaku pihak pasien?., 3). Apa yang memotivasi Mahfud Karepesina memposting pertemuannya dengan pihak RSUD, dan kesepakatan seperti apa yang dibuat dalam pertemuan “damai” kedua belah pihak tersebut? 4) Bagaimana mungkin perkara pokoknya diabaikan dan mengapa Mahfud Karepesina selaku penyebar informasi pertama tentang kain kasa di media sosial justeru tidak dilaporkan oleh pihak Dokter Rahmat Dani Tuasikal?.”

” 5) Apakah tertinggalnya benda asing di tubuh pasien operasi caesar berupa kain kasa seperti dalam kasus ini selama 14 hari dan telah menyebabkan penderitaan bagi pasien bukan merupakan suatu pelanggaran medik, kelalaian tim medis atau tindakan malpraktek? Lantas, siapa yang harus bertanggungjawab dalam kasus tersebut? 6) Bila tertinggalnya kain kasa pada tubuh pasien bukan suatu pelanggaran dan sudah sesuai dengan SOP operasi caesar, lantas mengapa ada jalan rekonsiliasi antara pihak Mahfud Karepesina dengan pihak RSUD?.” Jelas Ketua PTKP BADKO Maluku Maluku Utara itu.

Dalam pemaparan kajian di contohkan juga” Sebagai perbandingan, kasus tertinggalnya kain kasa semacam ini pun banyak terjadi. Sebagai contoh, pernah terjadi tahun 2019 di Rumah sakit As-Syifa dan menimpa seorang ibu muda di Kabupaten Tulang Bawang, provinsi Lampung dan ditangani oleh Polres Tulang Bawang bahkan setelah itu pihak Rumah Sakit As-Syifa melakukan audit medik sebagai acuan dan Pemkab Tulang Bawang bahkan membentuk tim investigasi untuk mengusut perkara tersebut. ”

BACA JUGA  Sinergitas Satgas Subsektor 21-16 Bersama Badega Lingkungan Kurangi Sampah Sungai

‘ Namun, di Kabupaten Maluku Tengah langkah-langkah semacam itu justeru tidak pernah dilakukan. Tidak hanya itu, kasus serupa (tertinggalnya kain kasa setelah operasi caesar) pun pernah terjadi di Banda Aceh dengan terdakwa Dokter Taufik Wahyudi Mahady, Sp. Og bin Dr. Rusli Mahady yang berpraktik di Rumah sakit Kesdam Iskandar Muda Tingkat III bahkan Mahkamah Agung mengganjar terdakwa 6 bulan penjara. Kami pun meminta pihak Polres untuk dapat meminta keterangan ahli medikolegal dan ahli forensik independen yang tidak ada hubungan bisnis atau kerabatan dan kaitan emosional lainnya dengan pihak Dokter Dani dan RSUD Masohi untuk dapat memastikan jenis kasus tertinggalnya kain kasa di dalam tubuh pasien selama 14 hari apakah termasuk malpraktek, kelalaian medis, pelanggaran atau bukan dan tidak mengambil ahli dari pihak yang berkaitan dengan terlapor seperti RSUD Masohi. Hal ini bermaksud untuk menghindari benturan kepentingan dan subjektifitas informasi yang menguntungkan satu pihak, dimana diketahui dengan jelas bahwa RSUD adalah institusi dimana Dokter Dani bekerja dan atasan dari Direktur RSUD adalah Bupati Malteng yang mempunyai hubungan family dengan Dokter Rahmat Dani Tuasikal.”

Hitimala mengatakan dari referensi kajian yang dipelajari tersebut ” Kami tetap mengawal Bang Fahri dan akan siapkan 5 Pengacara untuk mendampingi Bang Fahry Asyathry
untuk melaksanakan proses Hukum.” Tutup Kabid PTKP BADKO HMI Maluku-Maluku Utara.

(ET/Red)

Koran Peduli Rakyat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *