LSM PMPRI Soroti Alih Fungsi Hutan Konservasi di Kabupaten Garut

GARUT – Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mengenai pengaturan dan pengolahan kekayaan negara berupa alam atau lahan.

“Kawasan hutan yang jadi lahan petanian dijalankan melalui banyak program seperti konsep agroferst atau konsep Presden Jokowi “Perhutanan Sosial”, Sebetulnya konsep perhutanan sosial itu dari dulu ada yaitu PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat),” Ucap Sekjen DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Andri, SH.,

Ternyata konsep dan program tersebut dianggap gagal, secara ekonomi memang ada keuntungan bagi masyarakat sekitar, tapi menyebabkan kerusakan ekologis. “Perhutanan Sosial itu katanya perbaikan dari PHBM, pihak pengelola sama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)
atau KTH (Kelompok Tani Hutan),” sebutnya.

Bacaan Lainnya

Kegagalan lainnya, tutur Andri, yaitu dulu waktu PHBM menurut informasi dan data lapangan banyak investor dari luar wilayah, Perhutanan Sosial itu katanya by name by addres/penduduk setempat asli berdasarkan KTP, tapi selanjutnya dijual belikan.

“Kalau kawasan hutan (termasuk hutan dalam pengelolaan Perhutani) yang jadi pemukiman tentunya harus sesuai dengan RTRW atau RDTR Kabupaten/daerah yg dimaksud. Dalam RTRW jelas harus ada dulu perubahan status hutan tersebut. Contoh perubahan RTRW Kab Garut, contoh beberapa kawasan menjadi kawasan industri.

Pada saat kawasan tersebut jadi kawasan industri maka sangat mungkin pada saat bersamaan kawasan tersebut jadi pemukiman warga. Hal itu yg menjadi seperti yang saat ini sedang jadi sorotan kami DPP LSM PMPRI yakni kawasan hutan lindung yg dikelola perhutani di kawasan Kampung Stamplat Desa Cileuleuy Kabupaten Garut.

BACA JUGA  Sertijab Dandim 0618/BS, Pangdam III/Slw ; “Tingkatkan Kinerja dan Kembangkan Kreasi serta Inovasi Baru”

Yang telah berdiri pemukiman warga yang di dominasi oleh para petani yang menggarap lahan perhutani, hal tersebut bahkan mendapat respon dari Bupati Kabupaten Garut yang jelas memberikan statement bahwa lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh pihak perhutani melalui KPH Garut,” terangnya.

Andri menambahkan, intinya jika ada hutan yang terkena imbas oleh proses pembangunan, apapun jenisnya mau jadi pemukiman, industri, pariwisata, dll, maka semestinya berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus ada konvensasi semacan restorasi (upaya perbaikan).

“Misal digantikan sama kawasan lain yang dijadikan hutan/bikin hutan baru. Jika hal tersebut yang terjadi di kampung Stamplat Cileuleuy Kab. Garut tidak sesuai dengan norma norma yang ada, jelas hal tersebut termasuk pengrusakan lingkungan malah masuk katagori kejahatan lingkungan”, tandasnya. (Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.