LSM PMPRI Soroti Alih Fungsi Hutan Konservasi di Kabupaten Garut » KORAN PEDULI RAKYAT

Menu

Mode Gelap
Mata Air Surut, Perumda Tirta Mulia Pemalang Himbau Agar Pelanggan Bersabar Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang di Kota Cimahi Hydroseeding, Teknik Canggih Tanam Rumput Yang Kini Sedang Populer Ema Instruksikan Penanganan ODGJ Agar Kota Bandung Bebas Gangguan Jiwa Kejati Jabar dan PT. Nindya Karya Tadatangani Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Hukum & Politik · 6 Jun 2020 23:50 WIB ·

LSM PMPRI Soroti Alih Fungsi Hutan Konservasi di Kabupaten Garut


 LSM PMPRI Soroti Alih Fungsi Hutan Konservasi di Kabupaten Garut Perbesar

GARUT – Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Mengenai pengaturan dan pengolahan kekayaan negara berupa alam atau lahan.

“Kawasan hutan yang jadi lahan petanian dijalankan melalui banyak program seperti konsep agroferst atau konsep Presden Jokowi “Perhutanan Sosial”, Sebetulnya konsep perhutanan sosial itu dari dulu ada yaitu PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat),” Ucap Sekjen DPP LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Andri, SH.,

Ternyata konsep dan program tersebut dianggap gagal, secara ekonomi memang ada keuntungan bagi masyarakat sekitar, tapi menyebabkan kerusakan ekologis. “Perhutanan Sosial itu katanya perbaikan dari PHBM, pihak pengelola sama LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)
atau KTH (Kelompok Tani Hutan),” sebutnya.

Kegagalan lainnya, tutur Andri, yaitu dulu waktu PHBM menurut informasi dan data lapangan banyak investor dari luar wilayah, Perhutanan Sosial itu katanya by name by addres/penduduk setempat asli berdasarkan KTP, tapi selanjutnya dijual belikan.

“Kalau kawasan hutan (termasuk hutan dalam pengelolaan Perhutani) yang jadi pemukiman tentunya harus sesuai dengan RTRW atau RDTR Kabupaten/daerah yg dimaksud. Dalam RTRW jelas harus ada dulu perubahan status hutan tersebut. Contoh perubahan RTRW Kab Garut, contoh beberapa kawasan menjadi kawasan industri.

Pada saat kawasan tersebut jadi kawasan industri maka sangat mungkin pada saat bersamaan kawasan tersebut jadi pemukiman warga. Hal itu yg menjadi seperti yang saat ini sedang jadi sorotan kami DPP LSM PMPRI yakni kawasan hutan lindung yg dikelola perhutani di kawasan Kampung Stamplat Desa Cileuleuy Kabupaten Garut.

Yang telah berdiri pemukiman warga yang di dominasi oleh para petani yang menggarap lahan perhutani, hal tersebut bahkan mendapat respon dari Bupati Kabupaten Garut yang jelas memberikan statement bahwa lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh pihak perhutani melalui KPH Garut,” terangnya.

Andri menambahkan, intinya jika ada hutan yang terkena imbas oleh proses pembangunan, apapun jenisnya mau jadi pemukiman, industri, pariwisata, dll, maka semestinya berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik harus ada konvensasi semacan restorasi (upaya perbaikan).

“Misal digantikan sama kawasan lain yang dijadikan hutan/bikin hutan baru. Jika hal tersebut yang terjadi di kampung Stamplat Cileuleuy Kab. Garut tidak sesuai dengan norma norma yang ada, jelas hal tersebut termasuk pengrusakan lingkungan malah masuk katagori kejahatan lingkungan”, tandasnya. (Red)

Artikel ini telah dibaca 359 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PJ Bupati SBB Buka Gerakan Pangan Murah

24 November 2023 - 11:14 WIB

Korban Bencana Uraur: Terimakasih Pak Bupati SBB

12 November 2023 - 09:44 WIB

PDIP Bereaksi Terhadap Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Saat Kunjungan Jokowi

31 Oktober 2023 - 22:54 WIB

Asosiasi Hotel, Restoran, dan Pariwisata Kota Bandung Berkomitmen Mengelola Sampah Mandiri

30 Oktober 2023 - 18:31 WIB

Digi Max Hadir di Pasar Sarijadi untuk Mendorong UMKM Berbasis Digital

27 Oktober 2023 - 21:34 WIB

Ema Instruksikan Penanganan ODGJ Agar Kota Bandung Bebas Gangguan Jiwa

25 Oktober 2023 - 14:55 WIB

Trending di Bandung Raya
Please turn AdBlock off