Pelaksanaan PSBB untuk wilayah Area Bandung Raya akan segera diberlakukan tepatnya beberapa hari ke depan. Dampak sosial ekonomi pasti tidak akan bisa dihindari mengingat akan banyak terjadi pembatasan.
Beberapa pekan terakhir, masyarakat merasa sedikit berlega hati mengingat banyak program yang akan diluncurkan pemerintah sebagai jaring-jaring pengaman sosial masyarakat terdampak. Namun akhir-akhir ini para pengurus RW cukup direpotkan dengan hadirnya data penerima bantuan dari pemerintah mengingat jumlah penerima yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jabar sangat jauh berbeda, tidak sesuai dengan harapan terutama data yang selama ini dikelola oleh para ketua RW.
Robbiana Dani, Ketua Forum RW Kota Bandung menyampaikan pihaknya sejak ada informasi sehubungan dengan bantuan Gubernur Jabar untuk yang terdampak Covid 19, “Menyambut baik sekali, namun kami akhirnya harus menerima kekecewaan yang sangat karena ternyata bantuan itu, khususnya di Kota Bandung sangat jauh dari harapan. Dari data DTKS kota Bandung hampir 137.000 sedangkan Data Non DTKS hampir 156.000, bahkan kami memprediksi hal ini kemungkinan akan bertambah setelah Gubernur Jawa Barat menyampaikan secara terbuka memerintahkan bahwa bagi warga yang terdampak agar dapat mendaftarkan kepada Ketua RT dan Ketua RW untuk didata dan di Veri Vali, termasuk warga yg Non KTP Kota Bandung sekalipun harus didata. Akan tetapi setelah kami menerima daftar penerima bantuan dari Dinsos Jabar untuk Kota Bandung saja sangat jauh dari harapan, sekalipun itu bantuan untuk yang DTKS rapi jumlahnya sangat jauh,” ungkap Robbiana pada awak media.
“Apabila disampaikan ke masyarakat, saya khawatir ada gejolak. Hal ini terekam secara tidak langsung sudah terdengar umpatan warga yang selalu menyudutkan ketua RT dan Ketua RW padahal para Ketua RT dan Ketua RW pada saat pendataan tidak diikutsertakan, itu yang data dari Dinsos dengan menugaskan Tim Veri Vali,” Lanjutnya.
Robbiana berharap agar Gubernur Jawa Barat dapat memenuhi bantuan sesuai data yang disampaikan oleh pihak pemkot (yang mana datanya Non DTKS berasal dari para RW).
Sementara itu, Rohimat atau sapaannya Joker dari LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) menyatakan bahwa sejatinya sebagai seorang Gubernur sebaiknya tidak dulu menyampaikan janji apabila tidak disertai dengan kesiapan, “Seharusnya tidak menggembar-gembor dulu kalau sekiranya membuat kisruh di Masyarakat. Ini sangat jelas diatas (Pemerintah Provinsi) memberitakan angin segar kepada masyarakat terdampak dengan janji akan adanya bantuan, disisi lain masyarakatpun sangat berharap banyak atas hadirnya bantuan tersebut. Sementara, pihak pengurus RW bertanggung jawab melaksanakan pendataan warga karena dikhawatirkan ada yang tidak terakses, tetapi dibagian regulator (Pemerintah Provinsi) tidak memperlihatkan keseriusan pengelolaan bantuan ini,” Ucap Rohimat Joker.
“Seandainya pihak pemerintah provinsi dalam hal ini Ridwan Kamil tidak memiliki kesiapan secara nyata, ya sebaiknya jangan banyak janji karena yang paling berat adalah para pengurus kewilayahan yang langsung berhadapan dengan warga,” lanjutnya.
Hal itu sesuai dengan pernyataan Robbiana, permohonannya kepada baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar agar semua yang sudah didata dapat menerima bantuan. “Regulasinya bisa diatur, apakah tanggung jawab anggaran Pusat 40%, propinsi 35%, kota 25%. Hal ini harus ditegaskan supaya jelas dan tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Sedangkan hal yang berhubungan dengan pendistribusian Via Ojol dan Pos, Robbiana menyampaikan tidak terlalu masalah selama untuk mempermudah penyaluran.
“Satu hal penting, yang hadir di ruang publik ada beberapa Ketua RW yang merasa tidak dihargai dan dipercaya, seolah olah ketua RW akan berlaku curang, sehingga ini juga memicu warga semakin tidak percaya ke Ketua RW dan ini secara jelas akan menghambat upaya mencari solusi bersama dimulai dari akar masalah,” pungkasnya.
