“Saya berpesan kepada Dansektor, bertahap menyampaikan, bertahap memberikan bagaimana penanganan Citarum secara maksimal. Sehingga pada saatnya nanti kita atau mungkin Dansektor ditarik dengan tugas yang lain, ini menjadi penanganannya di tangan pemerintah mulai dari RT, RW yang ada di daerah” Ucap Mayjen TNI (Purn) Dedi Kusnadi Thamim, Ketua Harian Satgas Citarum pada Rapat Koordinasi Laporan Progress Program Citarum Harum hari Jum’at (07/02/2020).
Dalam pembukaannya Dedi mengungkapkan bahwa Perlu adanya kekompakan dalam regulasi. Rencana Aksi Penanganan Citarum Tahun 2019 sampai dengan 2025 memang telah disahkan melalui Pergub Jabar Nomor 28 Tahun 2019. Namun demikian, belum semua pihak menggunakan rencana aksi ini sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan baik di tingkat pusat provinsi dan kabupaten. Harapannya, akan ada Satgas atau Subsatgas yang ada di Kabupaten sehingga Satgas yang telah terbentuk saat ini bisa berkomunikasi dengan Subsatgas dalam kegiatannya di tiap-tiap daerah. Yang selama ini mencari kepala dinas di kabupaten dirasa sulit dengan segala fungsi dan tugasnya, itu yang menjadi kendala di dalam kegiatan penanganan Citarum khususnya Satgas yang selama ini melakukan kegiatan. Kemudian, masalah pendanaan konsistensi dan kontinuitas anggaran melalui political will para pengambil kebijakan sebagai contoh pada tahun 2020, anggaran untuk fasilitasi ke lapangan dan koordinasi dalam bentuk rapat sangat terbatas. “Jadi kalau dihitung dari sekarang, itu hanya cukup untuk 1 bulan pada kegiatan ini harus berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan dari pimpinan. Saya berharap dari Bapak Gubernur di dalam penentuan anggaran yang sudah diketok palu oleh Bapak ada mungkin perubahan untuk kami, bisakah sehingga saatnya akan bisa melakukan secara maksimal kegiatan tersebut,” ungkapnya lagi. “Memang kendala ini bisa dirasakan dengan terbatasnya kami, tidak bisa melingkup secara maksimal ke seluruh pelosok dengan para tenaga ahli yang selama ini menjalankan tugas,” pungkasnya.
Disamping itu, Wadansatgas Citarum, Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M memaparkan pelaksanaan rapat evaluasi yang sudah disampaikan oleh ketua harian disitu semuanya sudah tercakup, hanya mungkin yang mendapat perhatian seperti yang disampaikan oleh Ketua Harian bahwa perlu adanya Subsatgas, “Gunanya supaya kita mengharmonisasikan antara cara pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah khususnya kepeduliannya para Bupati, Walikota dalam menjaga atau menciptakan Citarum seperti semula, kemudian hal yang lain yang kita hadapi selama ini memang khususnya yang di sektor ini, Saya seringkali mengumpulkan para Dansektor untuk lebih aktif lagi dalam melaksanakan kegiatan ini, supaya kelihatan hasilnya dan hasil itu bisa dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Mayjen Nugroho mengatakan bahwa dirinya menekankan banyak hal kepada para Dansektor juga sering kontrol di lapangan, termasuk keseluruhan dari 23 sektor, “Memang belum semuanya Kami lihat, tetapi sudah sebagian besar kita lihat dan perubahannya cukup signifikan. Apa yang disampaikan oleh Kepala pelaksana harian tadi bahwa penurunan air itu sudah cukup jelas, cukup drastis, kemudian hal-hal yang menjadi kendala Kami memang khususnya penanganan penanganan lahan kritis beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah dipanggil oleh Pak Luhut. Berapa bulan yang lalu saya melaporkan apa yang sudah kita kerjakan, kemudian beliau sangat intens sekali untuk melihat semuanya. Sudah beberapa kali ke sini, saya rasa mungkin pak Gubernur udah tahu ya itu,” pungkasnya.
Mengenai lahan kritis, memang sangat prihatin sekali, khususnya di lahan kritis yang ada di dalam kawasan Hulu Citarum sekitar 15000 hektar, kemudian di luar kawasan sekitar 60.061 hektar. Oleh sebab itu, di tiap-tiap sektor sudah diperintahkan untuk membuat pembibitan.
Sampai tahun 2019 pada bulan Desember, Satgas telah menanam lebih kurang satu setengah juta pohon, kemudian yang siap tanam saat ini ada sekitar 1 juta pohon. Untuk penanganan lahan kritis ini diutamakan di dalam kawasan.
Dengan keterbatasan jumlah dan kemampuan Satgas, oleh sebab itu ini juga harus mendapatkan perhatian juga dari Dansatgas untuk menanganinya dengan sungguh-sungguh, dengan keterbatasan waktu Satgas yang hanya 7 tahun dan pada saat ini telah memasuki tahun ketiga.
Lahan kritis sendiri awalnya dari terjadinya pendangkalan sungai karena tidak adanya penanganan dari pohon-pohon yang ada di atas, sehingga hal itu membuat wilayah Dataran rendah atau Bandung khususnya menjadi banjir dan efeknya kepada masyarakat. Secara umum, TNI khususnya Kodam III Siliwangi menyatakan siap melaksanakan tugas ini.
